SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT KUALA TUNGKAL TANJUNG JABUNG BARAT JAMBI 1900-1965

Sejarah Perjuangan Rakyat Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat disadur dari buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi. Departemen P & K. (1985). Karya Kita: Jambi.

BAB I

PENDAHULUAN

Sebelum datangnya kekuasaan Asing yaitu kekuasaan Belanda dan Jepang, di daerah Jambi ada kerajaan yang berdiri sendiri yang disebut Kerajaan Jambi. Kemudian setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan daerah Jambi merupakan daerah kerisedanan yang terdiri atas Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari dan Kotapraja Jambi. Kerisedanan Jambi tersebut merupakan bagian daroi Propinsi Sumatera Tengah. Setelah Jambi menjadi propinsi, daerah kabupaten Merangin dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Bungo-Tebo dan Sarolangun-Bangko. Sedangkan kabupaten Batanghari dibagi pula menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung. Adapun Kotapraja Jambi sekarang menjadi Kotamadya Jambi.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH JAMBI

PADA AKHIR ABAD KESEMBILAN BELAS

A. Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

Wilayah administrasi kerajaan Jambi meliputi daerah-daerah sebagaimana tertuang dalam adagium: “Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Batangnyo Alam Rajo”.

Ada pendapat yang menganalogikan sembilan lurah dengan sembilan sungai yang ada di daerah Jambi yaitu:

Batang Merangin
Batang Masumai
Batang Tabir
Batang Pelepat
Batang Senamat
Batang Tebo
Batang Bungo
Batang Jujuhan
Batang Abuan Tungkal

Secara geografis, keseluruhan daerah wilayah kerajaan Jambi itu dapat dibagi atas dua bagian besar yakni:

Daerah Huluan Jambi, yang meliputi:

a. Daerah aliran sungai Tungkal Ulu

b. Daerah aliran sungai Jujuhan

c. Daerah aliran sungai Batang Tebo

d. Daerah aliran sungai Tabir

e. Daerah aliran sungai Merangin dan Pangkalan Jambi

Daerah Hilir Jambi, meliputi daerah yang dibatasi oleh Tungkal Ilir sampai Rantau Benar ke Danau Ambat yakni pertemuan sungai Batanghari dan Batang Tembesi, sampai perbatasan dengan daerah Palembang.

Sejalan dengan wilayah daerah administrasi kerajaan Jambi, pepatah adat Jambipun menyebutkan batas-batas wilayah kerajaan Jambi sebagai berikut:

Dari Ujung Jabung sampai Durian Takuk Rajo

Dan Sialang Belantak besi sampai Bukit Tambun Tulang

Artinya:

a. Ujung Jabung, yaitu daerah pantai Jambi, daerah Tungkal.

b. Durian Takuk Rajo, yaitu daerah Samalidu.

c. Sialang Belantak Besi, yaitu daerah Sitinjau Laut.

d. Bukit Tambun Tulang yaitu Bukit Tiga, Singkut.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH JAMBI DARI TAHUN

1900-1928

A. Pengaruh Politik Kolonial Belanda dan Desentralisasi Di Daerah

Politik Kolonial sebenarnya tidak lain adalah usaha bagaimana untuk menguasai suatu daerah atau wilyah dengan menduduki serta mengeksploitasi semua potensi yang ada, baik dengan cara perundingan taupun dengan kekerasan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Contelir dibantu oleh District Hoofden dan Onder District Hoofden yang diberi gelar Demang dan Asisten Demang. Wilayah pemerintahan distrik yang dikepalai Demang itu sama dan masuk lingkungan status daerah pemerintahan kontelir (afdeeling) tadi, terkecuali afdeeling Jambi yang terbagi atas dua distrik yaitu Distrik Jambi dan Distrik Tungkal.

Dengan demikian Jambi terdapat dan 8 distrik yaitu terdiri dari:

Distrik Jambi
Distrik Kuala Tungkal
Distrik Muara Tembesi
Distrik Muara Tebo
Distrik Muara Bungo
Distrik Bangko
Distrik Sarolangun
Distrik Kerinci

Distrik-distrik yang dikepalai oleh Demang ini dibagi atas Onder Distrik yang dikepalai oleh asisten demang. Gewest Jambi pada masa ini, mempunyai 18 Onder Distrik. Pemerintahan Asisten Demang dibantu pula oleh Kepala-kepala Adat, Pasirah Kepala Marga dan lapisan bawah kepala-kepala dusun.

B. Organisasi Professional

Organisasi yang ada di daerah Jambi pada kurun waktu ini (antara 1900-1928) antara lain ialah:

1. Organisai Buruh Pelabuhan, organisasi ini terdapat di pelabuhan Jambi dan Kuala Tungkal.

2. Persatuan Guru Agama, terdapat hampir di setiap onder afdeeling dalam Keresidenan Jambi.

3. Persatuan Dagang atau Serikat Dagang, terutama persatuan pedagang karet di Jambi dan Tungkal Ilir.

BAB IV

KEADAAN DI DAERAH JAMBI DARI TAHUN

1900-1928

A. Interaksi Terhadap Kegiatan Organisasi/Partai

Di antaranya organisasi tersebut adalah Gerakan Indonesia Berparlemen (Akhir 1930-an).

Dalam hubungan Gerakan Indonesia Berparlemen ini Thaib Hanafiah ketua PPKS (Persatuan Pemuda Kita Setia), ada menulis artikel yang dimuat dalam majalah “Penyedar” yang terbit di Medan dan dipimpin oleh Matumona, dengan judul “Gerakan Indonesia Berparlemen dan Nasibnya Rakyat Jambi”. Artikel ini dapat sambutan baik dari pemuka-pemuka rakyat ketika itu di antaranya dari Ahmad Muhi di Kuala Tungkal dan Nurmuhammad di Jambi.

B. Budaya

Seni musik tradisional kromong dan kelintang yaitu campuran seni musik Jawa dan Jambi sudah hilang dalam masyarakat Jambi. Seni musik kromong dan kelintang ini dulunya terdapat di seluruh wilayah Jambi. Sisa-sisa peninggalan seni musik kromong dan kelintang ini masih dapat kita jumpai di Mandiangin, Muara Tembesi, Kuala Tungkal, Pulau Temiang dan Pelepat Hulu.

Zaman Jepang (1942-1945)

C. Kedatangan Pasukan Jepang

Pada waktu ini seluruh Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yang membawahi sepuluh Kersidenan. Keresidenan Jambi ketika ini mengenal dua Asisten Residen yaitu:

1. Asisten Residen Bangko

2. Asisten Residen Jambi Ilir

Asisten Jambi Ilir membawahi tiga onder afdeeling yaitu:

a. Onder Afdeeling Kota Jambi

b. Onder Afdeeling Muara Tembesi

c. Onder Afdeeling Taman Raja Tungkal Ulu

D. Sikap Jepang Terhadap Aparatur Pemerintah Hindia-Belanda

Dengan demikian pada masa Jepang di Jambi, Syucokan membawahi enam Bunsyu-Co yaitu:

1. Bunsyu-Co Bungo berkedudukan di Muara Bungo

2. Bunsyu-Co Tebo berkedudukan di Muara Tebo

3. Bunsyu-Co Tungkal berkedudukan Kuala Tungkal

4. Bunsyu-Co Tembesi berkedudukan Muara tembesi

5. Bunsyu-Co Sarolangun berkedudukan Sarolangun

6. Bunsyu-Co Bangko berkedudukan Bangko

Sejarah Perjuangan Rakyat Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat disadur dari buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi. Departemen P & K. (1986). Karya Kita: Jambi.

PENDAHULUAN

Keadaan Umum Daerah Jambi

Tepatnya sejak tanggal 6 Januari 1957, daerah Jambi menjadi daerah tingkat I yang terdiri atas satu kotamadya dan lima kabupaten yaitu:

1. Kotamadya Jambi

2. Kabupaten Batanghari

3. Kabupaten Tanjung Jabung

4. Kabupaten Bungo Tebo

5. Kabupaten Sarolangun Bangko

6. Kabupaten Kerinci

Menurut keadaan tanahnya, daerah propinsi Jambi sebagian besar merupakan dataran rendah, dan hanya sebagian kecil merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan, dataran-dataran rendah yang luas terdapat di darah kotamadya Jambi, kabupaten Batanghari, kabupaten Tanjung Jabung, kabupaten Bungo Tebo, dan sebagian dari daerah kabupaten Sarolangun Bangko. … daerah dataran rendah yang luas terbentang dari daerah pantai kabupaten Tanjung Jabung sampai ke kabupaten Bungo Tebo itu, …

Di daerah pantai kabupaten Tanjung Jabung rakyat terutama menanam kelapa, dan mencari hasil laut, seperti ikan dan kerang.

BAB I

KEADAAN DI DAERAH JAMBI

PADA MASA KEPENDUDUKAN JEPANG 1942-1945

BENTUK DAN SUSUNAN TATA PEMERINTAHAN

Adapun dalam hal pembagian wilayah Jambi-Syu, Jepang tetap berpedoman kepada susunan wilayah zaman pemerintahan Belanda di Jambi. … Sejalan dengan itu, maka Jambi-Syu terdiri dari atas tujuh Bunsyu yaitu:

1. Bunsyu Jambi (Jambi)

2. Bunsyu Tembesi (Muara Tembesi)

3. Bunsyu Tungkal (Kuala Tungkal)

4. Bunsyu Tebo (Mauara Tebo)

5. Bunsyu Bungo (Muara Bungo)

6. Bunsyu Bangko (Bangko)

7. Bunsyu Sarolangun (Sarolangun)

Sedangkan luas daerah Bunsyu Tungkal sama dengan luasnya daerah kabupaten Tanjung Jabung.

Sedangkan orang Indonesia yang memegang tampuk pemerintahan di daerah Jambi pada ketika ini ialah: M. Bahsan, sebagai Gunco Tungkal.

Orang-orang Indonesia juga ada yang turut memegang pimpinan kepolisian pada masa pemerintahan Jepang di daerah Jambi, di antaranya ialah: Suparjo, Kepala Polisi Tungkal.

BAB II

KEADAAN DI DAERAH JAMBI

SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. Berita Proklamasi Kemerdekaan Di Daerah Jambi

Kemudian berita proklamasi kemerdekaan ini disebarluaskan ke seluruh pelosok daerah Jambi, dan hanya dalam beberapa hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dilakukan, maka rakyat di daerah Sarolangun, Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tungkal dan Kerinci sudah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka.

Tersiarnya berita kemerdekaan Indonesia disambut dengan tempik sorak dan kegembiraan oleh rakyat daerah Jambi yang selama masa penjajahan diliputi oleh peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, kehidupan yang melarat dan penindasan. Selanjutnya dengan adanya peneranga-penerangan dari pemuka-pemuka rakyat mengenai kewajiban untuk memepihara dan mempertahankan kemerdekaan itu, maka secara spontan alim ulama, golongan adat, pemuda, cerdik pandai, bersatu dalam satu barisan rakyat yang siap terjun ke dalam perjuangan kemerdekaan.

B. Pembentukan Organisasi Kemiliteran (Perjuangan Bersenjata) Di Daerah Jambi

Adapun persenjataan dan perlengkapan militer di daerah Jambi diperoleh dengan barbagai usaha. Ada senjata yang diperoleh melalui rampasan dari tentara Jepang, dan ada juga pemasukan senjata gelap dari Siangpura.

1. Timbulnya organisasi kemiliteran dan perjuagan

Barisan-barisan rakyat atau kelasykaran itu di antaranya ialah: Hizbullah di daerah Tanjung Jabung dan Kerinci, Lasykar Hizbullah ini merupakan kekuatan yang tangguh di samping TRI Hizbullah di Tanjung Jabung dengan pusatnya Kuala Tungkal dipimpin oleh guru H. Daud di Kerinci, Hizbullah dipimpin oleh Patih Saleh dan H. Imran.

Sesuai dengan perkembangan itu, maka dalam periode TNI ini, Resimen 2 TRI Jambi diubah namanya menjadi Brigade Garuda Putih. sebagai Komandan Brigade Garuda Putih diangkat Kolonel TNI Abunjani, yang dalam melakukan tugasnya dibantu oleh perwira staf antara lain Mayor Brori Mansyur dan Kapten M. Kokoh.

Brigade Garuda Putih terdiri atas 4 batalyon yakni:

a. Batalyon I, berkedudukan di Kuala Tungkal dengan komandan batalyonnya Letnan Kolonel Harun Sohar, dibantu oleh beberapa orang perwira lainnya, antara lain ialah Mayor Z. A. Rivai, Kapten Ismail Malik, Kapten Thaib. RH, Letnan Muda Fattah Lesiden, Letnan Muda Laman Yatub, dan Letnan Muda Mat Dahan.

b. Bataliyon 2, berkedudukan di Bangko, dengan Komandan Batalyon Kapten H. Teguh, dibantu oleh Letnan I Syamsuddin Uban, Letnan II Hinohili, Letnan Muda Jamari.

c. Bataliyon 3, berkedudukan di Sarolangun yang pada mulanya diangkat Letnan Kolonel Harun Sohar sebagai komandannya, namun karena tenaganya diperlukan untuk memimpin pasukan atau batalyon di Kuala Tungkal, akhirnya ditempatkan di Kuala Tungkal. Adapun perwira-perwira yang memipin Batalyon 3 ini antara lain ialah: Letnan I M. Sayuti, Letnan I M. Zainal, Letnan I M. Sadaini, Letnan II Aziz Larose, Letnan II H. Ibrahim, Letnan Muda M. Syukur, Letnan Muda Bahman Thaib Letnan Sersan Mayor Kadet Parluhutan Lubis.

d. Batalyon 4, berkedudukan di Bungo Tebo. Batalyon ini dipimpin oleh Kapten Hasyim Maluwai sebagai Komandan, dibantu oleh Kapten Ramli, Letnan I Hasan Effendi, Letnan I Said Abdullah, dan Letnan Muda Husein Saad.

2. Partisipasi masyarakat

a. Palang Merah

Di samping di kota-kota, maka pada waktu revolusi kemerdekaan, juga di front pertempuran dibentuk Palang Merah dalam daerah Jambi. Dengan adanya Palang Merah, maka korban perjuangan banyak yang terbantu dan tertolong. Di front Tungkal, dengan adanya kegiatan Palang Merah yang dipimpin oleh Hatusila, korban perjuangan mendapatkan perawatan dan pertolongan pertama. Di front Tungkal ini, kegiatan Palang Merah juga dilakukan oleh kesatuan ALRI di sana, dan sebagai pimpinan Palang Merahnya ialah Harnikus.

Dalam pada itu, karena kurangnya tenaga dokter dan perawat, banyak juga tenaga dukun yang ahli pengobatan tradisional membantu kegiatan Palang Merah. Salah seorang dukun yang ahli pengobatan yang banyak berhasil menolong korban-korban perjuangan ketika ini ialah H. Thaib Batara Jawa.

Kegiatan Palang Merah mendapat bantuan sepenuhnya dari masyarakat. Biaya Palang Merah, kebanyakan diperoleh dari sukarela rakyat sendiri. Oleh sebab itu, dalam masa revolusi kemerdekaan, Palang Merah mempunyai tempat tersendiri, dan tak dapat dipisahkan bahkan turut serta mengisi perjuangan itu sendiri.

b. Dapur Umum

Di samping kegiatan Palang Merah, tak dapat pula kita mengabaikan peranan Dapur Umum pada masa perjuangan kemerdekaan.

Hampir disemua front pertempuran dan gerilya di daerah Jambi terdapat dapur umum, terutama pada masa Agresi Militer Belanda Kedua. Pada Masa Agresi Militer Belanda Pertama, perlu dicatat peranan dapur umum di Kuala Tungkal. Kiranya tak dapat kita lupakan kegiatan Ny. Mukti Nazaruddin, Ny. Zainul Bahri, Ny. Maas, Ny. Naswin, Ny. Anang Mahri dalam menyelenggarakan Dapur Umum. Mereka bukan hanya memasak, tetapi juga turut mengumpulkan bahan makanan yang akan dimasak, serta memabawa ke front.

Pada Masa Agresi Militer Belanda Kedua, kegiatan dapur Umum sebenarnya sudah merata ditiap desa dan kampung. Karena tiap desa dan kampung, para Penghulu tetap sedia dalam menyediakan makanan bagi prajurit pejuang tanah air. Para Penghulu mengkoordinasi pengumpulan bahan makanan untuk Dapur Umum, dan setiap perajurit yang melintasi desa atau kampung dapat dilayani oleh Penghulu untuk makanan dan minumannya.

Sudah tentu di daerah front terdapat Dapur Umum pada masa Agresi Militer Kedua ini. Di antara penyelenggra-penyelenggara Dapur Umum ketika ini antara lain ialah H. Syamsuddin, Guru Pana, Guru Sanusi, Darusman, Datuk Ahim, dan datuk Pasirah M. T. Fachruddin.

BAB II

PERJUANGAN DI DAERAH JAMBI

A. Masa Sebelum Aksi Militer Belanda I

Di daerah Jambi sebelum Belanda melancarkan aksi militernya, sudah terasa adanya keadaan perang. Kapal-kapal perang Belanda giat sekali mencegah lalu lintas pelayaran Jambi-Singapura. Dengan demikian di daerah Jambi, terutama di perairan, banyak terjadi insiden dengan Belanda. Sebelum masa Agresi Militer Belanda Kesatu, yakni pada bulan April 1947, Belanda melakukan penawanan terhadap Komisaris Polisi Zainal Abidin, Inspektur Polisi Asmara, Letnan PT Saman Idris, Letnan Muda PT Arjai, Letanan Muda PT Jenaib, Letnan Muda PT Nungcik, Alcaft, dan Hulubalang Residen Long Jaffar.

Kemudian penangkapan-penangkapan juga dilakukan Belanda di perairan Kuala Betara, Kuala Tungkal. Di Kuala Betara, Kuala Tungkal ini ditangkap oleh Belanda antara lain Kapten M. Thaib, Letnan Muda A. Saman, dan Sersan Mayor Kadir Naning. Penangkapan ini diikuti pula dengan penangkapan Kepala Pabean Haryono, anggota polisi Asmara Siagian, Pegawai-pegawai Doane, dan Ketua Masyumi daerah Tungkal H. Daud.

B. Masa Aksi Militer Belanda I

Masa aksi militer Belanda pertama di daerah Jambi boleh dikatakan tidak terjadi kontak bersenjata secara frontal dengan pihak Belanda. Insiden bersenjata pada Masa aksi militer Belanda pertama ini sering terjadi di daerah banyulincir yaitu perbatasan daerah Jambi dan Palembang serta di daerah pantai yaitu kabupaten Tanjung Jabung.

C. Masa Aksi Militer Belanda I dan Periode Perang Gerilya

Berbeda dengan keadaan Masa Aksi Militer Belanda I, dimana daerah Jambi boleh dikatakan tidak secara frontal mendapat serang militer dari Belanda, maka pada Masa Aksi Militer Belanda II daerah Jambi mengalami secara frontal serangan Militer Belanda. Pada ketika ini terjadilah kontak bersenjata secara frontal dengan pihak Belanda, hampir di seluruh daerah Jambi.

Di Muara Tebo, setelah Bupati Kamil tiba, pada bulan januari 1949 itu juga diadakanlah rapat kilat untuk mengatur pemerintahan. Di samping itu rapat kilat tersebut membagi daerah pemerintahan atas tiga bagian: Muara Tebo, Bangko, dan Kuala Tungkal. untuk di Kuala Tungkal, dengan susunan pemerintahan:

Wedana : Nurdin
Mayor : Zainul Rifa’i
Inspektur Polisi : Mahyuddin dll.

Kemudian dengan ketetapan PDRI yang ditandatangani oleh Syafruddin Prawiranegara, No. 3/UP/PDRI tanggal 20 Februari 1949, secara resmi diangkatlah Bahsan sebagai residen daerah Jambi.

Setelah kota Jambi diduduki oleh Belanda, maka pada tanggal 20 Januari 1949, kota Kuala Tungkal mendapat giliran diduduki Belanda, melalui suatu pertempuran yang sengit.

Salah satu perjuangan rakyat Jambi melawan Belanda yang terhebat di daerah Jambi adalah perjuangan rakyat Kuala Tungkal. Ketika terjadi agresi militer II, terjadilah perlawanan dari 3000 orang Selempang Merah, dan satu Batalyon Tentara Nasional Indonesia. Organisasi rakyat yang bernama Selempang Merah ini, diketuai oleh H. Saman, sedangkan Komandan Batalyon adalah Kapten Riva’i. Front yang terbesar di Kuala Tungkal, yaitu Tungkal ilir, pertempuran yang terjadi di Tungkal ilir. Dipimpin oleh Letnan Abdul Fattah. Dalam pertempuran ini, telah gugur 300 orang Selempang Merah, dan di pihak Belanda tewas 40 orang tentara.

D. Perjuangan Masyarakat Pada Berbagai Bidang Kehidupan

1. Tata pemerintahan

Selanjutnya diangkatlah Mr. Nasrun sebagai Gubernur Kepala Daerah Sumatera Tengah. Ketika ini sebagai Residen Daerah Jambi ialah R. Inu Kertapati. Dalam pada itu untuk melancarkan jalannya pemerintahan dilakukan pula pembagian daerah keresidenan Jambi menjadi daerah-daerah kabupaten yaitu:

a. Kabupaten Merangin, dengan ibukotanya Bangko, terdiri atas sembilan wilayah kewedanaan.

b. Kabupaten Batanghari, dengan ibukotanya Jambi terdiri atas 5 wilayah kewedanaan yaitu:

1) Kewedanaan Pengabuan, ibukotanya Kuala Tungkal.

2) Kewedanaan Sabak, ibukotanya Muara Sabak.

3) Kewedanaan Kumpeh, ibukotanya Arang-arang.

4) Kewedanaan Pijoan, ibukotanya Lubuk Rusa.

5) Kewedanaan Tembesi, ibukotanya Muara Tembesi.

Pada awal Januari 1949 karena adanya serangan Agresi Militer Belanda, maka pemerintahan yang dengan sendirinya telah menjadi pemerintah militer dimiliterisasi secara resmi. Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera dengan ketetapannya No. WKS/SI/Ist/038 tanggal 2 Januari 1949 menjadikan daerah sumatera sebagai daerah militer.

Sebagai daerah militer, maka daerah Jambi tadinya terdiri dari dua kabupaten dengan 14 wilayah kewedanaan, dijadikan 3 daerah pemerintahan yaitu:

a. Muara Tebo, dipimpin oleh Residen Militer Bachsan.

b. Bangko, dipimpin oleh Bupati Militer M. Kamil.

c. Kuala Tungkal, dipimpin oleh Wedana Militer Nurdin.

E. Pelaksanaan Hasil KMB Di Daerah Jambi

Selanjutnya penyerahan kota-kota kewedanaan yang ada di bawah kekuasaan Belanda kepada RI dilakukan berturut-turut secara 5 tahap yaitu: untuk kewedanan Tungkal, diserahkan oleh pihak Belanda yang dilakukan oleh Wedana Ishak kepada Wedana Nurdin dari pihak RI yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 15 Desember 1949.

Sejarah Perjuangan Rakyat Kuala Tungkal Tanjung Jabung Barat disadur melalui buku Napak Tilas Propinsi Jambi. H. Usman Meng.

Dalam kurun waktu antara tahun 1856-1904, semangat perjuangan rakyat Jambi bertambah menggelora di bawah pimpinan Sulthan Taha Saifuddin. Hubungan dengan Inggris, Turki dan Amerika dipererat, perdagangan diperluas seraya mengusahakan bantuan luar negeri. Tindakan Sulthan Taha tersebut menimbulkan kegusaran di kalangan Belanda yang berpusat di Palembang, sejak dibebaskannya Sulthan Ratu Ahmad Zainuddin.

Sulthan Taha juga berhasil memperoleh senjata menukarnya dengan emas, hasil hutan dan lain-lain dari Inggris dan Amerika. Senjata-senjata tersebut masuk ke Jambi melalui Kuala Tungkal, Siak, Inderagiri, Bengkulu, sedangkan mesiu dibuat sendiri.

Sulthan Taha Saifuddin berdua dengan Temenggung Mangkunegara membentuk pasukan yang bernama Pasukan Sabilillah. Pasukan ini mendapat latihan istimewa dari para pelatih yang didatangkan dari Aceh.

Juga Sulthan Taha memerintahkan kepada rakyatnya agar tiap-tiap rumah supaya memiliki selaras bedil, dan mentimpan sebahagian bahan makanan di hutan-hutan untuk keperluan perang.

Di dalam perjuangannya berperang melawan Belanda, Sulthan Taha Saifuddin membagi Front perjuangannya yaitu:

1. Front Pertama dari Muara Tembesi sepanjang Sungai Batanghari sampai ke Tanjung Samalidu (Sumbar), dipimpin langsung oleh Beliau. Sebagai pembantunya diangkat Pangeran Diponegoro.

2. Front Kedua dari Muara Tembesi sampai Sarolangun, Bangko, Kerinci, di bawah pimpinan Temenggung Mangku Negara. Sebagai pembantunya diangkat Panglima Pangeran Haji Umar bin Pangeran Haji Yasir dan Depati Parbo.

3. Front Ketiga dari Muara Tembesi ke hilir, Kumpeh, Muara Sabak, dan Tungkal di bawah pimpinan Raden Mattaher sebagai pembantunya diangkat Panglima Raden Pamuk dan Panglima Raden Perang.

Pada tahun 1950 dan seterusnya (sampai Jambi menjadi propinsi sendiri) Jambi berkembang menjadi 3 daerah Tingkat II, yaitu:

1. Kabupaten Merangin yang terdiri dari kewedanaan-kewedanaan Sarolangun, Bangko, Muara Bungo dan Muara tebo.

2. Kabupaten Batanghari yang terdiri dari kewedanaan Jambi Luara Kota, kewedanaan Kuala Tungkal dan kewedanaan Muara Tembesi. Daerah kedua kabupaten ini sama dengan kewedanaan Jambi Ulu (Barat) dan kewedanaan Jambi Ilir (Timur).

3. Kota Besar kemudian menjadi Kota Praja, terakhir menjadi Kotamadya Jambi, terdiri dari Kewedanaan Jambi Kota.

Daerah Tingkat II ini terwujud sesuai dengan jiwa Undang-undang No. 22 Tahun 1948 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1957.

Adapun komposisi lengkap nama-nama yang menjadi anggota BKRD adalah sebagai berikut:

1. Sembilan (sembilan) orang pilihan Kongres.

2. Anggota dari kewedanaan 16 orang: di antaranya KH. Daud dan Hasbullah Naud (keduanya dari Kuala Tungkal)

3. Anggota dari partai 10 orang.

4. Anggota bekas pejuang 1 orang.

Setelah kongres selesai, terjadi penambahan anggota BKRD 2 orang.

Di syahkan dalam Sidang Pleno ke-2 Badan Kongres Rakyat Jambi tanggal 15 Juli 1955.

Badan Pleno BKRD terdiri dari Badan Harian serta ditambah dengan anggota Badan Pleno sebanyak 29 orang. Anggota Badan Pleno tersebut antara lain: Nasbullah Naud dan KH. Daud (Kuala Tungkal).

Pada tanggal 18 Januari 1955 Kongres Rakyat Jambi ditutup dengan suatu rapat umum yang bertempat di lapangan Tungkal (kini terminal dalam kota Rawasari) dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tafakkur mengheningkan cipta yang dipimpin oleh saudara B. Rasiman.

Pada hari senin tanggal 28 Mei 1956 dan pada hari selasa tanggal 29 Mei 1956 BKRD mengadakan Sidang Pleno yang kedua yang bertempat di Kuala Tungkal. Sidang Pleno BKRD ini mendapat dukungan dari rakyat Kewedanaan Tungkal bahwa mereka berjanji akan mendukung dengan sepenuh hati perjuangan BKRD untuk mewujudkan Propinsi Jambi hingga menjadi kenyataan.

Pada sidang pleno di Kuala Tungkal ini diperoleh suatu keputusan bahwa tiap-tiap marga akan memberi bantuan keuangan kepada BKRD setiap bulannya sebagai iuran dari marga terhadap BKRD.

Badan Kongres Rakyat Jambi pada tanggal 24-25 November 1956 kembali mengadakan Sidang Plenonya di Muara Bungo. Pada Sidang Pleno BKRD ini, maka diambil 11 keputusan, 4 di antaranya adalah:

1. Mengaharapkan pada dewan-dewan perwakilan marga dalam keresidenan Jambi, DPRD kabupaten Batanghari dan Merangin supaya memberikan sokongan dengan mengeluarkan resolusi dan pernyataan-pernyataan.

2. Keuangan otonomi kabupaten Batanghari, Merangin dan Kota Jambi sebahagian disumbangkan pada Badan Kongres Rakyat Jambi untuk biaya perjuangan menuntut status daerah Jambi.

3. Meperkuat putusan pleno II di Kuala Tungkal mengenai bantuan uang dari tiap-tiap marga.

4. Menyarankan kepada alim ulama dan rakyat di samping perjuangan zahir, mengadakan pula sembahyang hajat di tiap-tiap kampung.

Adapun susunan nama-nama Badan Kongres Pemuda Jambi berjumlah 13 orang, 1 di antaranya adalah Azwar dari kewedanaan Kuala Tungkal.

Sidang Pleno Kongres Jambi yang diadakan pada tanggal 5 Januari 1957, menetapkan kabupaten Batanghari sebanyak 20 orang anggota, di antaranya adalah M. Thaib RH dan KH. M. Daud (keduanya dari Masyumi) (Kuala Tungkal).

DPDP (Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan):

1. Dahlan sebagai Anggota/Wakil Ketua (Masyumi)

2. M. Thaib RH sebagai anggota (Masyumi)

3. Ky. H. Daud sebagai anggota (Masyumi)

4. M. Gozali Mahidin sebagai anggota (NU)

5. Nur Saga sebagai anggota (PNI)

Pada tanggal 31 Juli 1957 diadakan rapat Dewan Radio, yang mana Dewan Radio inilah yang mengelola Radio Jambi. Pelaksanaan rapat tersebut, lengkapnya berdasarkan dokumen laporan sekretaris Dewan Radio adalah sebagai berikut:

Pada hari rabu tanggal 31 Juli 1957 jam 09.15 pagi, dengan mengambil tempat di ruangan kantor Staf Gubernur Jambi telah diadakan rapat oleh anggota-anggota Dewan Radio Jambi.

Hadir pada rapat tersebut antara lain adalah:

1. Sdr. H. F. Suraty, Kepala Japen Kabupaten Batanghari.

2. Sdr. Thaib RH, anggota dari DPDP Kabupaten Batanghari.

Panitia Pelaksanan Pembentukan DPRDP Propinsi Jambi yang telah dilantik pada tanggal 30 oktober 1957, pada bulan-bulan terakhir tahun 1957 telah melaksanakan tugasnya untuk menetapkan jumlah kurisi yang diperdapat oleh tiap-tiap partai yang akan duduk di DPRDP propinsi Jambi. Berdasarkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai pada Pemilu 1955.

Daerah Jambi pada waktu itu berpenduduk kurang lebih 500.000 jiwa maka jumlah anggota DPRD-nya ditetapkan sebanyak 30 anggota yang merupakan jumlah minimal. Dua orang di antaranya adalah Hasbullah Naud, dari dan Murad Alwi (dari Partai Masyumi).

Demikian pula keadaannya dengan kabupaten Batanghari, DPRD kabupaten Batanghari mengadakan Sidang Pleno, yang juga memutuskan untuk membagi kabupaten Batanghari menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung, hari jadinya tanggal 10 Agustus 1965.

Pelaksanaan keputusan di atas, tidak dapat dilaksanakan dengan cepat oleh karena DPRD yang bersangkutan bubar pada bulan September 1960. dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 200 tanggal 17 Agustus 1960 yang memerintahkan kepada Pimpinan Partai Masyumi supaya menyatakan Partai Masyumi bubar, dengan batas waktu 30x24 jam.

Dengan bubarnya Masyumi, maka seluruh anggota DPRD dari partai Masyumi baik yang di Tingkat I maupun yang di Tingkat II di propinsi Jambi, seluruhnya mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD pada waktu itu.

Maka, realisasi tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan oleh DPRD yang bersangkutan, baru dapat direalisasi sampai DPRDGR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong) terbentuk dan terealisasi pada tahun 1965.

MUSEUM NEGERI JAMBI

Pada tahun 1947 belanda melakukan Agresi Militernya. Di Jambi, Agresi Militer Pertama, dilanjutkan Agresi Militer Kedua pada akhir tahun 1948. di dalam mempertahankan dan melindungi kemerdekaan Indonesia, pejuang-pejuang di seluruh wilayah Indonesia angkat senjata melawan pasukan Belanda. Di Jambi, pertempuran Agresi Militer Belanda melibatkan seluruh rakyat yang kemudian dikenal dengan Perang rakyat Jambi. Dalam mengahdapi pasukan Belanda, tentara dan lasykar menggunakan taktik perang gerilya, seperti pembentukan Staf Pertempuran Gerilya di kabupaten Muara Tebo dan Barisan Selempang Merah Di Kuala Tungkal, dan lain-lain.

Dalam perang kemerdekaan, senjata merupakan salah satu peralatan yang amat penting untuk menaklukkan musuh. Senjata yang dipakai oleh tentara dan lasykar rakyat Jambi selama pertempuran melawan Agresi Militer Belanda 1947-1949 adalah senajata tradisional, seperti keris, badik, kampilan, pedang dan tombak yang umumnya dimiliki lasykar rakyat. Sedangkan persenjataan modern seperti Pistol Vickers, Senapan Spring Field, senjata mesin ringan MK, diperoleh dari berbagai usaha, yaitu rampasan dari musuh dan hasil pembelian system barter hasil tanaman karet rakyat Jambi dengan pedagang Singapura. Selain itu termasuk pula senjata modern yang unik buatan rakyat Jambi sendiri yaitu senapan “kecepek”.

Bulan juni 1948 Bung Karno mengadakan kunjungan ke jambi. Pada saat kunjungan tersebut diadakan Defile Show Of Force Angkatan Bersenjata Indonesia dengan persejataan lengkap. Beberapa bulan sebelumhya, pada tanggal 4 Agustus 1947 Wakil Presiden Moh. Hatta berkunjung dengan mengadakan Rapat Umum di lapangan Tugkal Straat (sekarang Terminal Rawasari). Ternyata nama lapangan tersebut diambil dari nama Kuala Tungkal.

Pada bulan Agustus 1947 terjadilah pertempuran laut, yang mana ALRi (Angkatan Laut Republik Indomesia) yang menggunakan kapal Royal Patrol Type Dydens B sekitar lima Mil dari laut Kuala Pangkal Duri, Kuala Betara dan Kuala Mendahara. Pertempuran ini terjadi karena pihak Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dan memasuki Perairan Indonesia dengan melancarkan Serangan Militer ke daerah-daerah Republik Indonesia.

Pada tanggal 2 Februari 1949, perjuangan rakyat di Kuala Tungkal salah satu perjuangan rakyat Jambi melawan Belanda yang terhebat di daerah Jambi adalah perjuangan rakyat Kuala Tungkal yang terjadi ketika Agresi Militer II. Front yang terbesar di Kuala Tungkal ini, yaitu Tungkal Ilir.

Pada tanggal 2 Februari 1949, perjuangan rakyat di Kuala Tungkal dengan membentuk satu organisasi yang bernama ”Lasykar Selempang Merah” Front Tungkal Area yang mempunyai anggota 3000 orang dikepalai oleh H. M. Saman dan tokoh-tokoh lain seperti Abdussomad, H. Abdul Hamid, dll. Sedangkan dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) mempunyai kekuatan satu batalion dikepalai oleh Kapten Rivai.

Pada tanggal 23 Februari 1949 pasukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan dibantu oleh Lasykar Selempang Merah (lasykar ini menggunakan kain berwarna merah dengan mengikatnya di kepala untuk melawan Belanda, sambil menyebut nama Allah ”Ya Zal Jalâli wal Ikram” beserta rakyat menyerbu pertahanan Belanda di Kuala Tungkal, dengan strategi dan taktik mentap, dengan menggunakan senjata-senjata tradisional seperti kampilan, parang bungkul, pedang kajang rungkup, pedang panjang, mandau Kuala, keris Banjar, keris Beram Itam kanan, keris, kuningan, badik Bugis, tombak dll, serta menggunakan Al-Qur'an Istambul yang merupakan perlengakapan religius yang digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga Belandapun dapat dipukul ke kapal perang mereka.

Tungkal Ilir menjadi sasaran pertempuran (Front). Pimpinan petempuran di Tungkal Ilir ini dipegang oleh Letnan Abdul Fatah (Abdul Fatah Leside), selama pertempuran telah gugur di pihak Selempang Merah 300 orang dan dari pihak musuh 40 orang. Rumah-rumah rakyat yang hancur sejumlah 400 buah rumah.

Tanjab Tempo Doeloe